16/03/2017

AD/ART

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
Anggaran Dasar Partai Daerah Aceh

MUKADDIMAH

Bahwa untuk melaksanakan Syari’at Islam secara kaffah berdasarkan ‘Itiqad Ahlussunnah Wal Jama’ah; Imam Asy’ari ‘Itikadan dan Mazhab Imam Syafi’i ‘amalan dengan berpedoman pada Al Qur’an, Al Hadist, Ijmak, dan Qias.

Bahwa untuk kesinambungan perjuangan melanjutkan cita-cita ulama Aceh menegakkan Amar Makruf Nahi Mungkar, guna melahirkan kader pemimpin yang amanah, berani, disiplin, rajin, dan setia.

Bahwa Memoradum of Understanding (MoU) Helsinky 15 Agustus 2005 dan Undang Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 telah memberi ruang dan peluang bagi Aceh untuk mendirikan Partai Politik di Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk terwujudnya perdamaian abadi, bersatu, adil dan makmur sebagaimana cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia.

Bahwa perdamaian abadi dan keadilan sosial adalah hal paling fundamental dalam rentang panjang dan pasang surut sejarah Aceh, serta membangun tatanan pemerintahan Aceh yang Islami dengan melaksanakan Syari’at Islam secara kaffah akan mewujudkan tamaddun  Aceh yang baldatun taibatun warabbul ghafur.

Bahwa meningkatkan kesejahteraan dan  mencerdaskan kehidupan rakyat yang selalu menjujung tinggi kebenaran Islam yang rahmatan il’alamin dan keariafan tradisional Aceh dengan adagium “adat bak po teumeureuhom, hukom bak syiah kuala, qanun bak putroe phang, reusam bak lakseumana, adat ngon hukom lage zat ngon sifeut”.

Bahwa terciptanya tatanan Pemerintah Aceh yang adil, bersih, transparan dan terpercaya, menghormati hak politik rakyat, hak asasi manusia,  serta memelihara keseimbangan alam yang berkelanjutan guna peningkatan harkat dan martabat rakyat Aceh, khususnya dan bangsa Indonesia umumnya  yang diridlai oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Sejarah Partai Daerah Aceh bermula dari muzakarah ulama ban sigom Aceh pada Tahun 2007, kemudian disepakati terbentuknya partai politik yang berbasis di Aceh dengan nama Partai Daulat Atjeh (PDA).  Kemudian pada tahun 2011,  atas perintah Allahyarham Almukarram Abu Tgk. H. Ibrahim Bardan atau yang lebih dikenal Abu Panton yang juga Ketua Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) kala itu,  dan dimotori oleh Tgk. Muhibbussabri A. Wahab membentuk Partai Damai Aceh sebagai kesinambungan Partai Daulat Atjeh (PDA).

Bahwa guna mewujudkan cita-cita para ulama dan cita-cita rakyat Aceh,  perlu adanya wadah perjuangan bersama yang kuat dan terpecaya sebagai sarana penyaluran aspirasi dan menyatukan berbagai potensi,  serta terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, nasional, dan bahkan ikut aktif mendorong ketertiban dunia, serta perdamian abadi dengan mengutamakan akhlaqul karimah.

Maka dengan memohon rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah Allah Subhanahu wa Ta’ala, telah berdiri PARTAI DAERAH ACEH yang bersifat keacehan, keindonesian, musyawarah, meusajan, meuseuraya dan terbuka.

 

Anggaran Dasar PD Aceh