01/04/2017

Regulasi

Partai politik di Indonesia adalah organisasi yang bersifat nasional, tetapi di Aceh memiliki ketentuan khusus berdasarkan kesepaktan damai yang tertuang dalam MoU Helsinki yang ditanda-tangani pada taggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Filandia antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) – Pemerintah Republik Indonesia (RI). Kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA), serta diturunkan dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2008.

Partai politik di Aceh dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian ini tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Untuk mengikuti Pemilihan Umum, partai politik wajib memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan diatur khusus dalam Qanun Aceh, Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Aceh disebut Komisi Pemilihan Independen (KIP) akan melakukan proses verifikasi. Proses verifikasi terdiri dari dua tahap: verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

Berikut regulasi tentang partai politik di Aceh dan Indonesia;

Qanun Nomor 3 Tahun 2008

Undang-Udang Nomor 11 Tahun 2006

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

MoU Helsinki

UUD 45